Komisi V DPR RI memprihatinkan kecilnya pagu anggaran yang dialokasikan pada Badan SAR Nasional (Basarnas). Padahal dukungan anggaran yang mencukupi sangat diperlukan, karena penyelamatan jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.

            Demikian ditegaskan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan SAR Nasional dan jajarannya, Selasa (2/2) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi (F-PDIP).

            Menurut Hakim,  hal-hal yang terkait dengan nyawa ataupun jiwa adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas, dan kebijakan anggaran kita semestinya diarahkan ke arah itu.

            Tahun 2010 ini, anggaran yang dialokasikan untuk Basarnas hanya sebesar Rp 565,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan anggaran Basarnas Tahun 2009 terdapat penurunan sebesar 20 persen.

            Tentunya, kata Hakim, penurunan anggaran ini menjadi keprihatinan kita bersama mengingat Basarnas sangat erat kaitannya dengan penyelamatan jiwa manusia.

Berdasarkan data yang dimiliki, saat ini dari 12 kejadian, Basarnas baru bisa menangani sekitar 70 persen untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ini berarti, katanya, masih ada 30 persen jiwa yang tidak bisa diselamatkan.

Padahal data tersebut baru data penyelamatan yang ada di laut, yang faktor-faktornya boleh jadi karena kebijakan anggaran yang dilakukan tidak tepat atau kurang memberikan perhatian terkait dengan peningkatan prasarana dan sarana atau SDM yang terkait dengan penyelamatan jiwa.

Sementara di darat, angka penyelamatan itu masih relatif kecil, dimana setiap tahunnya kurang lebih sekitar 16.000 korban jiwa yang terjadi di jalan raya.

            Hakim menambahkan, dalam hal ini Komisi V DPR harus bekerja keras mendukung usulan Basarnas untuk lima tahun ke depan yang mengusulkan anggaran sebesar Rp 10,8 triliun. Tapi tentunya, harus ada asumsi-asumsi dan indikator-indikator apa yang digunakan sehingga Basarnas mengusulkan anggaran sebesar Rp 10,8 triliun.  

Dia menambahkan, penyelamatan korban jiwa itu tidak bisa ditunda-tunda, jangan sampai terjadinya korban jiwa itu akibat kelalaian didalam memilih alternatif kebijakan anggaran yang kita miliki ataupun kelalaian kita untuk tidak memenuhi prasarana dan sarana serta peningkatan SDM yang dibutuhkan untuk penyelamatan jiwa.

Untuk itu Hakim mengusulkan, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah harus ada penguatan terhadap kelembagaan ini yang berupa percepatan penyusunan Rancangan Undang-undang SAR menjadi Undang-undang. Jadi, akan ada ikatan antara Pemerintah dengan DPR untuk memberikan perhatian yang sama.

Dia juga mendorong Basarnas untuk menyiapkan naskah akademis terkait dengan RUU tersebut. Dalam hal ini, Komisi V juga bisa mengusulkan untuk mengajukan usul inisiatif terhadap RUU dimaksud.

Menurut Hakim, ini dukungan atau penguatan yang dapat diberikan dari aspek regulasi. Jika pembahasan Undang-undang membutuhkan waktu yang lama, maka harus punya strategi cerdas untuk mengeliminir atau mengurangi jumlah korban yang ada.

“Saya kira memanfaatkan sarana dan prasarana pada instansi yang lain itu yang juga  harus dioptimalkan,” tambahnya.

Kepala Badan SAR Nasional IB. Sanubari mengapresiasi dukungan Komisi V terhadap kecilnya anggaran yang dialokasikan.

Menurut Sanubari, turunnya anggaran Basarnas menjadi keprihatinan bersama, mengingat anggaran yang dibutuhkan Basarnas sesuai usulan yang disampaikan sebesar Rp 1,9 triliun.

Dengan turunnya anggaran sebesar 20 persen, maka terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan alokasi anggaran Tahun 2010 terutama alokasi dana untuk kegiatan operasi SAR.

Kegiatan tersebut didukung dana hanya sebesar Rp 3.396 miliar yang sangat tidak mencukupi untuk mengcover kegiatan operasi SAR dalam satu tahun anggaran karena harus membayar penggantian biaya operasi SAR pada Tahun 2009 (kejadian akhir tahun) sebesar Rp 2,53 miliar,

Disamping itu, beberapa kegiatan tidak tertampung dalam alokasi APBN 2010 dan diusulkan untuk mendapat alokasi anggaran APBN-P 2010. Adapun usulan APBN-P Basarnas Tahun 2010 sebesar Rp 295,01 miliar.

Tambahan anggaran ini diantaranya akan digunakan untuk pemeliharaan peralatan utama tindak awal SAR, pembayaran kekurangan biaya uang muka pengadaan helikopter medium range sebesar Rp 50 miliar dan kegiatan pembangunan lanjutan Pos SAR.

Untuk itu, dia berharap dukungan Komisi V DPR terhadap APBN-P ini dalam rangka peningkatan SAR kepada massyarakat. (tt)  foto:iwan/parle/DS